LAMPUNG UTARA, jejaring09.com – Suasana ruang kerja Wakil Bupati Lampung Utara mendadak menjadi panggung diskusi serius, Kamis (16/07/2026).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara menerima audiensi dari Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) setempat yang dipimpin langsung oleh Ketua MPC, Awari Darwin.
Pertemuan yang berbalut silaturahmi ini nyatanya menjadi ajang diskusi terkait kinerja pemerintahan daerah. MPC PP Lampung Utara hadir membawa daftar catatan kritis yang menuntut perhatian serius dari eksekutif.
Dalam pertemuan yang turut dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan, Kepala Badan Kesbangpol, serta perwakilan Dinas Kominfo ini, MPC PP menyoroti empat persoalan krusial yang dianggap menghambat kemajuan daerah
Keempat persoalan itu adalah:
1. Revitalisasi Pasar Modern Ganepo, MPC PP Lampung Utara menilai bahwa revitalisasi berjalan lamban dan belum memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.
2. Kondisi Infrastruktur dimana kebutuhan perbaikan di berbagai titik yang mendesak.
3. Krisis Kepemimpinan, MPC PP menyoroti fenomena banyaknya jabatan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih kosong (dijabat pelaksana tugas).
4. Darurat Narkoba, Pemuda Pancasila menikai maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Lampung Utara yang perlu penanganan tegas.
Wakil Bupati Lampung Utara, Romli, merespons positif masukan dari ormas Pemuda Pancasila Lampung Utara. Romli menegaskan bahwa kritik ini dipandang sebagai amunisi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Menjawab persoalan Revitalisasi Pasar, orang nomor dua di Lampung Utara ini memberikan kepastian bahwa Pemkab saat ini tengah memacu akselerasi pembangunan bersama pihak pengembang.
“Target kami pekerjaan fisik rampung pada Oktober 2026. Sehingga, pada Desember mendatang, pasar sudah bisa difungsikan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat,” kata Wabup Romli.
Kemudian, terkait kekosongan jabatan di sejumlah OPD, Romli menjelaskan bahwa proses pengisian tidak bisa dilakukan secara instan. Pemkab masih menunggu lampu hijau dan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebelum menggelar seleksi terbuka.
Sementara itu, Ketua MPC PP Lampung Utara, Awari Darwin, menegaskan bahwa langkah organisasinya ini adalah bentuk dukungan konstruktif, bukan sekadar upaya mencari kesalahan pemerintah.
Ia menekankan bahwa sinergi antara pemerintah dan elemen masyarakat adalah kunci kemajuan daerah. Menurutnya, Silaturahmi ini dilakukan guna menyampaikan masukan dan saran ke pemerintah daerah Lampung Utara agar lebih baik lagi.
“Kami berharap proses seleksi terbuka kepala OPD nantinya benar-benar menghasilkan pemimpin yang berintegritas, profesional, serta bersih dari narkoba, korupsi, dan nepotisme. Kami ingin wajah baru birokrasi Lampung Utara yang mampu membawa perubahan nyata,” ucap Awari Darwin. (Red)
