LAMPUNG UTARA jejaring09.com – Bawaslu Kabupaten Lampung Utara (Lampura) gelar rapat koordinasi (Rakor) penguatan kelembagaan.
Rakor yang dihadiri anggota Bawaslu Provinsis Lampung, Suheri dan mitra Bawaslu kabupaten Lampung Utara ini dilaksanakan di aula Hotel Cahaya Kotabumi 23-25 September 2025.
Kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari ini diikuti oleh, Bupati Lampung Utara, Kapolres, Kajari,Dandim 0412/LU, Kakimal Lampung, Ketua DPRD, Ketua KPU, Sekretaris Daerah Lampung Utara, Kaban Kesbangpol Lampung Utara, dan Bappeda Lampung Utara.
Selain itu tampak hadir, sejumlah akademisi diantaranya Rektor UMKO, Ketua STAI NU, Ketua STAI Ibnurusyd, Penggiat Pemilu, LDS, APD, JPPR, NETFID, PMII, HMI, IMM, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda ANSOR, Pemuda Pancasila, dan GRANAT.
Sebagai tindak lanjut dari rakor para peserta memberikan beberapa point rekomendasi untuk menjadi bahan pertimbangan yakni
1. Mendorong percepatan Bawaslu Kabupaten/Kota yang belum menjadi satker,untuk menjadi unit kerja.
2. Mendorong pelaksaan kegiatan Penguatan Kapasitas dan kompetensi ASN di Sekrekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.
3. Penambahan jumlah pengawas add hock Bawaslu di setiap tingkatan dengan mempertimbangakan aspek jumlah mata pilih, Indeks kerawanan Pemilu,dan kondisi geografis.
4. Mendorong pelaksaan kegiatan Penguatan Kapasitas dan kompetensi ASN di Sekrekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.
5. Membentuk forum komunikasi rutin antara Bawaslu dan mitra strategis, baik di tingkat pusat maupun daerah.
6. Mendorong pertukaran informasi dan narasumber antar-lembaga untuk memperkuat pemahaman regulasi.
7. Membuka akses data pemilu yang relevan antar-lembaga dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan dan keamanan data.
8. Pemda diminta mendukung penuh sarana dan prasarana pengawasan pemilu di daerah.
9. Ormas dan media diharapkan menjadi mitra strategis dalam menyebarluaskan informasi pengawasan partisipatif.
10. Mendorong keterlibatan masyarakat sipil dan pemilih muda dalam kegiatan pengawasan partisipatif.
11. Melibatkan perguruan tinggi dalam riset dan edukasi publik terkait demokrasi dan pengawasan pemilu. (*)
