Mesuji, Jejaring09.com – Masyarakat Tanjung Menang Raya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji Keluhkan lambatnya kinerja Kepala Desa Setempat, hal tersebut dibuktikan dengan pergerakan masyarakat secara serentak tanpa melibatkan kepala Desa untuk membersihkan Lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) hasil dari swadaya dua tahun terakhir. Minggu (5/5/24)
Kaswanto Tokoh masyrakat setempat menyebut, Kepala Desa Tanjung Menang Raya belum menjalankan tupoksinya sebagai pemimpin dengan baik, terbukti hasil swadaya masyarakat di peruntukan untuk TPU yang sifanya umum tidak ada tindak lanjut setelah di beli dari hasil iuran,
” Satu kepala Keluarga itu Rp 182.000, harusnya kepala desa berterimaksih kepada masyarakat yang telah ikut partisipasi dalam kepentingan umum, ini sama saja tidak menghargai apa yang menjadi kesepakatan bersama ” cetusnya
Selain itu Tokoh masyarakat ini juga menyayangkan dengan tidak rapihnya wajah desa yang terkesan tidak tertata dengan baik, balai desa tidak terawat, lapangan desa yang seharusnya digunakan untuk mengembangkan bakat anak muda terbengkalai dengan adanya tumpukan batu.
” Sebagai pemimpin seharusnya mempunyai inisiatif, agar desanya bagus, tapi ini dibiarkan sama sekali tidak ada tindakan,” tegasnya.
Ditempat yang sama Ketua BPD Tanjung Menang Raya Takim mengungkapakan perlunya Kepala Desa untuk memberikan contoh yang baik agar dapat ditiru masyarakatnya,
Menurut Takim Kepala Desa bukan tidak dapat bekerja hanya saja lambat dalam pelaksanaanya, bukan hanya persoalan TPU, siltap perangkat Desa dan lembaga desa sampai hari ini juga belum terbayarakan, hal seperti ini kan seharusnya tidak terjadi, sedangkan Desa lain sudah terbayarakan sebelum lebaran.
” Ya menurut saya lambat, kenapa desa lain bisa kita tidak, dimana letak terhambatnya penyaluran siltap itu,” ungkapnya.
Dihubungi terpisah, Agus Asrori Kades Tanjung Menang Raya mengungkapakan lambatnya penanganan Tempat Pemakaman Umum disebakan belum ada Akses menuju TPU, dan untuk tahun ini kami baru bisa menganggarkanya dari Dana Desa (DD).
” Kita perlu akses untuk menuju TPU, Tahun ini baru kita anggarkan Dari Dana Desa yang kebetulan TPU lintasan Jalan Usaha Tani, kilahnya.
Agus menjelaskan, Tanah TPU adalah hasil dari musyawarah bersama dan Ketua BPD sebagai Panitia, setiap kepala Keluarga dibebankan Rp 182.000, namun tidak semua membayar ada beberapa kreteria warga yang kami kecualikan.
” Dibentuk tahun kemarin dan lahanya sudah kami lunasi dari dana talangan, karena uang yang terkumpul belum cukup,” katanya.
Lanjut Agus, sedangkan batu yang ada dilapangan itu bukan kewenagan kami, Desa hanya ketempatan, pihak dinas sebelumya sudah saya temui untuk mengembalikan lapangan seperti semula namun sampai sekarang belum ada realisasi” tutupnya. (Sandi)
