Dinilai Lambat, Pengamat Politik Kritisi Kinerja KPUD Lampung Utara 

498

Lampung Utara jejaring09.com – Menjelang pelaksanaan Pemilu serentak 2024, Pengamat politik dan Praktisi hukum Lampung Utara, Karzuli Ali mengkritisi kinerja jajaran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kabupaten Lampung Utara.

Kritisi ini disampaikan terkait lambatnya proses pergantian antar waktu (PAW) jabatan salah satu anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) kecamatan Tanjung Raja yakni Agus Saefudin yang mengundurkan diri pada tanggal 14 Maret 2023.

Menurutnya, Pengunduran diri anggota PPK terjadi sudah hampir 2 bulan , KPUD Lampung Utara terkesan lambat untuk mengambil sikap. Pada tanggal 27 April KPUD Lampura mengeluarkan surat pemberitahuan kepada saudara Santri yang juga selaku pendamping keluarga harapan untuk menyampaikan Surat keputusan pemberhentian sebagai pendamping keluarga harapan ( PKH ) paling lambat 3 mei 2023.

” Namun di duga sampai dengan waktu yang di tentukan yang bersangkutan belum menyampaikan surat dimaksud, hasil informasi yang didapat Santri di duga baru menyerahkan surat pada tanggal 5 mei 2023,” kata Karzuli Ali. Minggu (7/5/2023).

LBH Menang Jagad ini menegaskan, KPU Lampung Utara tidak mesti menunggu waktu 2 bulan untuk memproses pergantian antar waktu PPK kecamatan Tanjung Raja tersebut karena sudah jelas pendamping keluarga harapan dan pendamping desa tidak diperkenankan memiliki dua profesi.

” Pemilu itu rentan konflik, Jadi penyelenggaranya harus benar memenuhi ketentuan yg ada, karena jika penyelenggaranya sudah melanggar ketentuan perundang-undangan, apa yg mereka hasilkan kedepannya dapat menjadi celah adanya gugatan dan sengketa,” tegasnya.

Selain itu, Karzuli juga menyoroti salah satu PPK di kecamatan Abung Tinggi, Dimana anggota PPK atas nama Yasirman diduga kuat menjadi pendamping desa. Menurut peraturan Mentri Desa Tertinggal nomor 40 tahun 2021 bahwa pendamping desa dilarang menduduki jabatan pada lembaga yang sumber pendanaan utamanya bersumber dari APBN,APBD dan APB Desa.

” Disinilah perlu kejelian para komisioner KPU Lampung Utara dalam perekrutan dan penyeleksian calon anggota PPK,PPS dalam Menghadapi Pemilu 2024 mendatang. Pesan saya, ikuti dan taati semua ketentuan yang ada jangan coba coba melanggarnya agar pemilu berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan,” ujarnya.

Untuk itu Karzuli meminta kepada KPUD Lampung Utara agar cepat ambil sikap untuk segera atasi masalah-masalah tersebut,sehingga pesta demokrasi lima tahunan ini dapat berjalan dengan lancar jujur serta adil.

Sementara itu, Ansori salah satu anggota PPK kecamatan Abung Tinggi ketika dikonfirmasi membenarkan bahwa rekan kerjanya Yasirman mendapatkan SK sebagai pendamping desa setelah dia menjadi annggota PPK Abung Tinggi.

” Yasirman dalam proses perekrutan PPK Abung Tinggi belum terdaftar sebagai pendamping desa, baru tiga minggu ini SK dia sebagai pendamping desa keluar, dan Yasirman kalau tidak salah sudah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota PPK kecamatan Abung Tinggi,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lampung Utara (Lampura), Aprizal Ria ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp nya mengaku bahwa pihaknya saat ini sedang melakukan proses terkait pergantian antar waktu anggota PPK kecamatan Tanjung Raja dan Abung Tinggi.

” Sedang dalam proses,” ujarnya singkat.

Terkait salah satu anggota PPK kecamatan Abung Tinggi menjadi pendamping desa, Aprizal mengaku bahwa dirinya belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait hal tersebut.

” Kalau Kecamatan Abung Tinggi kita (KPUD) belum mendapatkan informasi,” tukasnya.(Diq)

Facebook Comments