Pemberhentian Kades Subik Menggunakan Mekanisme PAW. Wiliam : Tidak Sesuai Aturan  

352

Lampung Utara jejaring09.com – Pemberhentian Poniran HS sebagai kelapa desa Subik terus mendapat sorotan dari berbagai pihak. Pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Subik oleh Pemkab Lampung Utara dapat di istilahkan dengan Pergantian Antar Waktu (PAW).

” Pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Subik dengan menggunakan mekanisme PAW jelas tidak sesuai dengan aturan,” kata Praktisi Hukum sekaligus Sekretaris DPC Peradi Lampung Utara, Wiliam Mamora, SH. Minggu (12/2/2023).

Disatu sisi kata Wiliam, Belum lama ini Kementrian dalam negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Bina Pemerintahan Desa mengeluarkan surat dengan perihal Tanggapan atas pemberhentian kepala desa Subik Kecamatan Abung Tengah nomor : 100.3.5.5/0479/BPD yang ditujukan kepada Gubernur Lampung dan Bupati Lampung Utara.

” Didalam surat tersebut tertuang bahwa tidak terdapat pengaturan dalam pelaksanaan Pilkades suara terbanyak kedua sebagai calon kades terpilih,” urainya.

Lebih lanjut Praktisi Hukum muda ini menjelaskan bahwa didalam surat tersebut juga tertuang beberapa hal penting yang disampaikan diantaranya, Pemberhentian Poniran HS selaku kepala desa Subik oleh Bupati Lampura dengan SK nomor : B/325/25-LU/HK/2022 tanggal 4 Oktober 2022 karena menyangkut ijazah palsu yang dinyatakan dengan keputusan PTUN Bandar Lampung dan Pengadilan Banding Medan.

” Akan tetapi, Keputusan tersebut tidak ada amar putusan yang memerintahkan pembatalan jabatan Poniran HS selaku Kepala Desa. Kemudian bupati Lampura mengangkat Yahya Pranoto peraih suara terbanyak kedua pada pemilihan Pilkades serantak desa Subik dengan SK Bupati nomor : B/395/25-LU/HK/2022 tanggal 23 November 2022 dan selanjutnya dilakukan pelantikan pada tanggal 5 Januari 2023.” Terangnya.

Dalam hal ini lanjut Wiliam, Berdasarkan UU no. 6 tahun 2014, PP no. 47 tahun 2015, Permendagri no. 65 tahun 2017 tentang pilkades serentak secara tegas mengatakan bawa tidak terdapat pengaturan suara terbanyak kedua sebagai calon kepala desa terpilih.

Kepada pemerintah, William menyampaikan sesuai dengan keinginan Kemendagri agar mengambil langkah yepat dan bijak sesuai dengan perundang-undangan yang tertuang dalam surat tersebut. Wiliam juga berharap agar pemerintah kabupaten Lampung Utara memberikan himbauan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi untuk tidak manuver yang dapat merusak nama baik, wibawa Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara.

” Saya meminta agar Bupati sebaiknya mempersiapkan pemberhentian Yahya Pranoto sebagai Kades Subik.

Semestinya, Tegas Wiliam, terkait adanya hasil putusan PTUN Bandar Lampung dan Medan, Bupati segera mempersiapkan pengangkatan Penjabat (Pj) kepala desa Subik agar terciptanya keadilan dan demi berjalannya roda pemerintahan.

” Karna ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak di Desa tersebut dan apabila bertele-tele potensi terjadinya konflik horizontalnya sangat tinggi. Kasihan Masyarakat yang jadi k orban. Kita jadikan ini pelajaran berharga, agar kedepan pemerintah lebih teliti lagi dalam mengambil keputusan,” tegas Wiliam Mamora. (Diq).

Facebook Comments