Lampung Utara jejaring09.com – Ratusan tenaga honorer di Kabupaten Lampung Utara Senin (6/1/2025) akan melaksanakan unjuk rasa.
Hal ini diungkapkan sekretaria aksi, Pauli saat menyambangi Balai Wartawan Effendi Yusuf Kotabumi. Sabtu (4/1/2025).
Ketua PWI, Evicko Guantara menyambut baik atas kedatangan perwakilan Forum Honorer ke Balai Wartawan Effendi Yusuf.
” Kami mengapresiasi atas kepercayaan kepada PWI untuk menyampaikan aspirasi atau keinginan teman-teman Honorer Lampura, dan kami sifatnya akan membantu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami,” ujar Viko.
Sementara itu Pauli berharap agar Wartawan yang ada di PWI Lampung Utara memberikan dukungan serta mengawal rencana aksi tersebut.
” Kami mohon bantuan dari rekan rekan Wartawan yang tergabung dalam PWI untuk memberikan dukungan dan pengawalan atas rencana aksi kami,” ungkap sekertaris aksi, Pauli yang mewakili ketua aksi Deni Yanti.
Dikatakannya, aksi yang akan digelar ini adalah ketidak adilan serta wujud perjuangan dari para tenaga honorer yang telah lama mengabdi di Kabupaten Lampura.
“Satu tujuan Kami, mencari keadilan” katanya.
Bahkan dengan tegas, Para tenaga honorer yang tergabung dalam Forum tersebut akan membongkar tabir ketidakadilan dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di daerahnya.
Dijelaskannya, aksi tersebut akan diikuti 500 tenaga Honorer dari lintas profesi dan akan menyambangi kantor Kejaksaan DPRD Kabupaten Lampung Utara.
“Kami akan berorasi di dua tempat yakni Kejaksaan dan DPRD. Di Kantor Kejaksaan pun akan kami laporkan kejanggalan disertai dengan bukti-bukti” tegasnya.
Dalam audensi perwakilan Honda Lampura mengatakan, mereka akan terus berjuang bersama-sama hingga Pemerintah membuka mata dan hatinya untuk mewujudkan tuntutan para tenaga honorer tersebut.
“Ini bukan sekedar soal pengakuan, ini lebih ke soal bagaimana Negara ini melalui Pemerintah Daerah punya nurani dan empati kepada orang-orang yang telah banyak menebar kebaikan kepada Lampura” ucap Pauli.
Forum Honorer Daerah 2005 Kabupaten Lampung Utara mengancam akan menyampaikan tuntutan nya sampai ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) jika tuntutan mereka tidak didengarkan oleh Pemerintah Daerah. (Diq).
Facebook Comments
