LAMPUNG UTARA-Pemerintah Kabupaten Lampung Utara bersama Kodim 0412/LU dan unsur Forkopimda memperkuat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi standar kelayakan, higienitas, keamanan pangan, serta ketepatan distribusi kepada para penerima manfaat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Tim Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Lampung Utara yang berlangsung di ruang rapat Wakil Bupati Lampung Utara, Selasa (17/11/2026).
Rapat dipimpin Wakil Bupati Lampung Utara, Romli, S.Kom., S.H., M.H., serta dihadiri unsur Forkopimda dan jajaran perangkat daerah terkait. Kodim 0412/LU turut hadir melalui Danramil 412-08/ABT Lettu Cpl A. Tarmizi yang mewakili Dandim 0412/LU, bersama perwakilan Polres Lampung Utara, Kejaksaan Negeri Kotabumi, kepala dinas terkait, dan Korwil SPPG.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Romli menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program pemenuhan kebutuhan makanan harian, melainkan investasi jangka panjang dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan memiliki daya saing.
Karena itu, menurutnya, kualitas makanan, kebersihan dapur, keamanan proses pengolahan hingga ketepatan sasaran distribusi harus menjadi perhatian serius seluruh pihak.
Ia juga menegaskan Satgas MBG tidak boleh ragu mengambil tindakan terhadap SPPG yang tidak memenuhi ketentuan. Langkah evaluasi akan dilakukan secara bertahap, mulai dari pembinaan, teguran, hingga penindakan sesuai tingkat pelanggaran.
Sementara itu, Asisten I Setdakab Lampung Utara, Drs. Mat Soleh, S.Pd., M.Nd., memaparkan bahwa dari total 83 SPPG yang tercatat di Lampung Utara, sebanyak 76 unit telah beroperasi.
Untuk memastikan seluruh dapur berjalan sesuai ketentuan, Satgas MBG telah menyiapkan 14 indikator kelayakan operasional SPPG. Pemeriksaan mencakup legalitas dan kompetensi sumber daya manusia, ketersediaan air bersih, fasilitas penyimpanan bahan pangan, sanitasi, kondisi bangunan, hingga kelengkapan alat keselamatan seperti APAR.
Pengawasan juga meliputi pelabelan kemasan makanan, dokumentasi alur produksi, serta pemasangan CCTV guna memastikan aktivitas pengolahan makanan dapat dipantau.
Hasil verifikasi nantinya akan menentukan tiga kategori rekomendasi, yakni layak dilanjutkan, layak dilanjutkan dengan perbaikan, atau tidak layak dilanjutkan. Hasil tersebut selanjutnya dilaporkan secara berjenjang kepada pengelola SPPG dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Dalam rapat tersebut, sejumlah kesepakatan strategis turut ditetapkan. Sebelum verifikasi lapangan dilaksanakan, Satgas akan terlebih dahulu menyosialisasikan prosedur pemeriksaan kepada pengelola SPPG dan pihak sekolah.
Selain aspek kelayakan dapur, pemerintah daerah juga mendorong agar kebutuhan bahan baku SPPG diprioritaskan dari petani, peternak, UMKM, serta pelaku usaha lokal. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat Lampung Utara.
Pengelolaan sampah dan limbah dapur turut menjadi perhatian. Setiap SPPG diwajibkan memiliki sistem pengelolaan limbah yang ramah lingkungan dengan berkoordinasi bersama Dinas Lingkungan Hidup.
Melalui koordinasi lintas sektor ini, Pemkab Lampung Utara bersama Kodim 0412/LU dan unsur Forkopimda berkomitmen memperkuat pengawasan agar Program MBG berjalan tertib, aman, higienis, dan tepat sasaran.
Sinergi tersebut diharapkan mampu memastikan setiap makanan yang disajikan benar-benar memenuhi standar gizi dan keamanan, sekaligus menjadikan program MBG sebagai penggerak ekonomi masyarakat serta investasi nyata dalam menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas.
(Pendim 0412/LU)




