LAMPUNG UTARA, jejaring09.com – Fraksi Partai Gerindra DPRD Lampung Utara secara tegas meminta jajaran pimpinan DPRD untuk meninjau kembali rencana persetujuan pinjaman daerah yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara.
Ketua Fraksi Gerindra, William Mamora, menilai perencanaan yang disusun oleh Pemkab cenderung prematur dan tidak aspiratif. Menurutnya, pemerintah daerah terkesan menutup telinga terhadap masukan dari para anggota legislatif yang merupakan representasi langsung dari suara rakyat di daerah pemilihan (Dapil).
William menyayangkan sikap Pemkab yang menentukan titik-titik pembangunan infrastruktur secara sepihak. Ia menegaskan bahwa anggota DPRD memiliki tanggung jawab moral yang besar kepada konstituennya.
“Kami merasa malu secara moral. Seolah-olah kami tidak bekerja mewakili rakyat. Apa gunanya Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Musrenbang jika satu pun aspirasi kami tidak didengar? Rakyat mau mengadu ke mana lagi jika wakilnya saja diabaikan?” tegas William. Senin (11/5/2026).
Disamping itu juga, Wili sapaan akrabnya mempertanyakan esensi hubungan Mitra Strategis antara eksekutif dan legislatif. Menurutnya, kemitraan tersebut kehilangan makna jika dalam proses perencanaan pembangunan, suara DPRD sama sekali tidak dijadikan bahan pertimbangan.
Selain soal pinjaman, William menyoroti bobroknya manajemen pelaksanaan pembangunan di Lampung Utara. Ia memberikan beberapa catatan kritis diantranya, Masalah sampah dimana kondisi sampah yang menumpuk di berbagai sudut kota tidak dibarengi dengan penguatan armada pada dinas terkait.
Kemudian proyek pasar dekon, Wili meragukan penyelesaian pembangunan Pasar Dekon tepat waktu. Hal ini berdampak langsung pada nasib pedagang yang omzetnya merosot drastis, bahkan hingga terancam bangkrut akibat kondisi pasar yang tidak kondusif.
Dalam hal ini, William meminta empat pimpinan DPRD Lampung Utara untuk tidak terburu-buru memberikan persetujuan. Ia mendesak agar rencana tersebut dikaji ulang secara mendalam
“Kami minta Pimpinan DPRD mengkaji ulang persetujuan ini. Pemkab harus mampu melakukan rasionalisasi persiapan dengan baik dan menunjukkan komitmen nyata untuk mengakomodasi aspirasi anggota DPRD dari seluruh fraksi,” pungkas Wili. (Diq).
