Lampung Utara jejaring09.com – Dugaan pemotongan anggaran operasional Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilu lalu di Lampung Utara Kecamatan Tanjungraja Lampung Utara diduga ‘ Disunat ‘
“Anggaran operasional yang kami terima cuma Ro3 juta saja,” kata salah seorang KPPS di Kecamatan Tanjungraja yang meminta identitasnya dirahasiakan, Minggu (10/3/2024).
Menurutnya, dana itu diterimanya dari Panitia Pemungutan Suara/PPS di desanya. Awalnya, anggaran itu berjumlah sekitar Rp3.064.000. Namun, Rp64 ribu itu diserahkan pada PPS sebagai bentuk toleransi mereka.
“Jadi, yang kami terima bersihnya cuma segitu,” jelasnya.
Ia mengaku, sempat mempertanyakan mengapa uang operasional hanya sebesar itu pada saat menerima anggaran tersebut dari pihak KPPS. Sebab, sebelumnya ia telah mendapat informasi bahwa uangnya di atas Rp4 juta.
“Uangnya cuma segitu. Itulah yang kami bagikan,” kata dia menirukan perkataan pihak PPS di desanya.
Di tempat berbeda, pihak KPPS lainnya yang juga menolak disebutkan namanya mengatakan, selain persoalan anggaran operasional, anggaran bimbingan teknis/bimtek di kecamatannya juga mengalami nasib yang nyaris sama. Uang bimbingan teknis itu malah belum sampai ke mereka. Besarannya Rp75 ribu/KPPS.
“Kami cuma terima uang pelantikan. Uang bimtek hanya dapat janji-janji saja,” terangnya.
Sayangnya, Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjungraja, Andika terkesan enggan merespons dugaan persoalan ini. Sebab, uang-uang untuk kedua kegiatan tersebut telah mereka transfer ke rekening setiap PPS.
“Termasuk pendistribusiannya (semuanya dilakukam oleh PPS)’ kelit dia. (Red)
