Polemik Kades Subik Terus Berlanjut. PMD Terima Surat Jawaban, PGK Lapor Ke DPRD

219

Lampung Utara jejaring09.com – Meski Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan surat jawaban namun polemik Kepala Desa (Kades) Subik Kecamatan Abung Tengah terus berlanjut.

Belum lama ini, Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Lampung Utara mengadukan ‎persoalan Kepala Desa Subik ini ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Lampung Utara.

Ketua PGK Lampung Utara, Exsadi berkeinginan agar pihak legislatif segera menyikapi polemik pemberhentian dan pengangkatan kepala desa Subik.

“Kami ingin pihak legislatif menyikapi polemik pemberhentian ‎dan pengangkatan Kepala Desa Subik sesegera mungkin,” kata Exsadi belum lama ini.

Inilah alasannya mengapa mereka menyampaikan surat permintaan tersebut. Sebab, persoalan Desa Subik telah menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Kegaduhan semakin menjadi saat Pemerintah Pusat menerbitkan surat yang berisikan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa Subik diduga kuat tidak sesuai aturan.

Dugaan itu kian diperkuat dengan adanya surat pemberitahuan Ombudsman Lampung pada kuasa hukum Poniran HS (mantan Kepala Desa Subik). Surat itu dikirimkan sebelum mereka menerbitkan ‎Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan. Isinya kurang lebih sama dengan surat dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri/Kemendagri.

“Jadi, tujuan RDP ini agar pemkab mau meninjau ulang pemberhentian Poniran dan pengangkatan ‎Yahya sebagai Kepala Desa Subik karena diduga bertentangan dengan aturan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemerintahan dan Desa (DPMD) Kabupaten Lampung Utara, Abdurahman, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima surat dari Dirjen Bina Pemerintahan dan Desa pada tanggal 6 Maret 2023 kemarin.

Surat tersebut merupakan lanjutan dari pertemuan Tim Pemerintah Kabupaten Lampung Utara ke Dirjen Bina Pemerintahan dan Desa pada pada 16 Februari 2023 lalu untuk memberikan klarifikasi terkait hal tersebut.

Didalam surat itu terdapat 4 poin tanggapan yang ditandatangani oleh Dirjen Bina Pemerintahan dan Desa Dr.Eko Prasetyanto,P.P.S.Si.MSi.MA.

“Surat tanggapan sudah mereka disampaikan ke kami, melalui Pdf ke PMD. Tapi itu resmi dan bisa kita pertanggung jawabkan surat itu.” Jelas Abdurahman, kepada awak media, Selasa 7 Maret 2023.

Masih kata Abdurahman, dalam surat itu, mereka mengapresiasi dengan mengucapan terimakasih dalam hal hal yang di lakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara dalam hal dari pengangkatan Yahya dan pemberhentian Poniran dari Kades Subik sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Masyarakat Subik saya harap tetap tenang, jalankan aktifitas seperti biasa, menurut Pemda itu sudah selesai. Sudah ada putusan Pengadilan, secara administrasi pemerintahan sudah dijawab oleh Dirjen Mendagri.”tukasnya. (Diq).

 

Facebook Comments