Sampaikan Klarifikasi Ke Kemendagri, Pemkab Lampura Bersikukuh Pengangkatan Yahya Pranoto Sesui Aturan 

430
Lampung Utara jejaring09.com – Pemerintah kabupaten Lampung Utara telah menyampaikan klarifikasi terkait polemik pengangkatan Yahya Pranoto sebagai Kades Subik kepada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Asisten I Pemkab Lampung Utara, Mankodri saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon mengatakan, Pemkab Lampura telah memberikan tanggapan baik lisan maupun tertulis yang disampaikan langsung kepada Dirjen Bina Pemerintahan Desa.
” Yang pertama didalam surat meraka meminta tanggapan, Kita sudah memberikan tanggapan secara lisan dan tertulis,” kata Asisten I Pemkab Lampura, Mankodri. Jumat (17/2/2023).
Untuk saat ini kata Mankodri, Pemkab Lampung Utara menunggu jawaban terkait tanggapan yang telah disampaikan kepada Dirjen Bina Pemerintahan Desa.
” Kita tunggu jawaban mereka Senin atau Selasa mendatang,” ucapnya.
Terkait kesimpulan pengangkatan Yahya Pranoto yang disebut tidak sesuai dengan aturan oleh Kemendagri dan Ombudsman, Lagi-lagi dirinya mengklim bahwa keputusan pengangkatan Yahya Pranoto sebagai kades Subik sudah melalui proses dan aturan yang berlaku.
” Karena apa yang sudah kita lakukan menurut kita itu sudah benar, tinggal kita menunggu hasil tanggapan dari Kemendagri seperti apa,” ucapnya.
Kendati demikian, Ketika pihaknya mendapat surat tanggapan atau keputusan resmi dari Pemerintah Pusat usai pemberian klarifikasi tersebut, pihak Kemendagri memerintahkan untuk menganulir Yahya Pranoto sebagai Kades Subik, Mankodri menegaskan bahwa dirinya tidak ingin berandai-andai karena pihaknya masih menunggu keputusan dari Kemendagri.
” Kita tunggu dululah keputusan dari Kementerian Dalam Negeri,” tukasnya.
Sebelumnya, Anggota kuasa hukum Poniran HS, Suwardi, SH. MH mengaku bahwa pihaknya telah menerima salinan surat tersebut pada hari Selasa (14/2/2023) di kantor Hukum Zainuddin Hasan and Partner di Bandar Lampung.
” Hari Selasa kemarin dikirim ke kantor di Bandar Lampung,” kata Suwardi. Kamis malam (16/2/2023).
Dikatakan, Suwardi selaku kuasa hukum Poniran HS pihaknya masih menunggu langkah apa yang akan diambil oleh Pemkab Lampung Utara.
Menurutnya, dengan menerima dua surat tersebut Pemerintah kabupaten Lampung Utara seharusnya mengambil langkah dan seharusnya mematuhi perintah Mendagri dan Ombudsman.
” Bukan sibuk membantah,” tegas Suwardi.
Sementara itu Pihak belum lama ini Ombudsman Perwakilan Lampung ternyata turut menyimpulkan bahwa ‎pengangkatan itu tidak sesuai aturan.
“Dalam surat yang kami terima, Ombudsman juga ‎berkesimpulan jika pengangkatan Yahya Pranoto sebagai Kepala Desa Subik itu bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tegas kuasa hukum Poniran dari ZH & Partners, Zainudin Hasan, Kamis (16/2/2023).
Kesimpulan yang disampaikan oleh Ombudsman itu untuk merespons lapora‎n yang mereka sampaikan sebelumnya. Surat Ombudsman itu berisikan pemberitahuan perkembangan penanganan laporan sebelum mereka menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan/LAHP.
“Ombudsman berkesimpulan bahwa penggunaan Pasal 48 ayat (6) Perbup Lampung Utara Nomor 44/2021 itu tidak tepat karena klien itu sudah berstatus sebagai kepala desa, dan tak lagi berstatus sebagai calon kepala desa,” paparnya.
Selain menerima surat tanggapan dari Ombudsman, mereka juga telah menerima surat dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Surat dar Dirjen itulah yang dijadikan dasar mereka untuk meminta Bupati Budi Utomo memberhentikan Yahya Pranoto dan mengangkat kembali klien mereka sebagai Kepala Desa Subik. ‎Langkah itu wajib dilakukan sebelum dalam lima hari ke depan terhitung sejak surat itu dibuat. Surat itu mereka buat pada tanggal 16 Februari, dan diterima langsung oleh Bupati Budi Utomo.
“‎Kalau tidak diindahkan, kami akan melakukan upaya hukum lainnya termasuk menyurati pak Presiden Jokowi,” tegas dia.
Pada 9 Februari lalu, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat yang di antaranya berisikan permintaan pada pemkab Lampung Utara untuk memberhentikan Yahya Pranoto sebagai Kepala Desa Subik. Kemendagri menilai penangkatan Yahya sebagai pengganti Poniran HS menjadi Kepala Desa Subik tidak sah.
Yahya adalah rival Poniran dalam Pilkades Subik. Poniran sebelumnya diberhentikan karena tersangkut dugaan ijazah palsu.‎ Kesimpulan seputar persoalan ini dituangkan dalam surat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kemen‎terian Dalam Negeri dengan nomor : 100.3.5.5/0479/BPD.
Surat yang dibuat pada 9 Februari 2023 itu ditujukan pada Gubernur Lampung dan Bupati Lampung Utara. Langkah ini merupakan respons dari pihak Kementerian Dalam Negeri terhadap sura‎t yang diajukan oleh Poniran HS pada 22 Januari 2023.
‎Kasus Poniran HS sendiri bermula saat Yahya Pranoto yang sempat menjadi pesaing terdekatnya dalam Pemilihan Kepala Desa‎ Subik pada tahun 2021 menggugat keabsahan ijazah paket B milik Poniran. Ijazah itu dikeluarkan oleh Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Sepakat, Tanjungraja.
Singkat cerita, pihak PTUN Bandarlampung memenangkan gugatan tersebut beberapa bulan lalu. Tak terima dengan putusan tersebut, PKBM sepakat pun segera mengajukan banding pada PTUN Medang.
Saat dalam proses banding itulah Pemkab Lampung Utara menerbitkan surat keputusan pencopotan Poniran HS sebagai kepala desa meski dalam perjalanannya, PTUN Medan kembali menguatkan putusan PTUN Bandarlampung.
Tak hanya mencopot Poniran HS, Pemkab juga langsung mengambil kebijakan untuk mengangkat Yahya sebagai Kepala Desa Subik. Alasannya karena Yahya merupakan peraih kedua suara terbanyak dalam Pilkades tahun 2021 lalu. Saat itu selisih suara mereka berdua hanya satu suara saja. Pelantikan Yahya dilakukan oleh Wakil Bupati Ardian Saputra pada pekan pertama Desember 2022 lalu. (Diq).
Facebook Comments