METRO-JEJARING09.COM-DPRD Kota Metro gelar Paripurna menyepakati penandatanganan MOU Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Metro tahun anggaran 2021, Senin (20/09/2021).
Paripurna di pimpin Ketua DPRD Tondi Muammar Gaddafi Nasution, dihadiri Walikota Wahdi, Forkopimda, OPD Pemkot dan Anggota DPRD setempat.
Dalam laporan badan anggaran DPRD Kota Metro dipaparkan perubahan asumsi makro yang melandasi penyusunan struktur perubahan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pada tahun 2021 yang menjadi titik awal pelaksanaan pembangunan periode RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026.
Kemudian, laju pertumbuhan ekonomi yang semula di harapkan berada di angka 5,7 persen, dikoreksi kembali menjadi 3-4 persen. Kemudian untuk tingkat pengangguran yang semula diproyeksikan sebesar 4,5 persen dikoreksi menjadi 5,4 persen. Sedangkan Angka Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia membaik, yakni di angka 8,01 persen untuk angka kemiskinan dan 77,6 untuk Indeks pembangunan manusia.
Sementara dalam sambutan Walikota Metro Wahdi Siradjuddin mengatakan bahwa proses perencanaan dan penganggaran tahun 2021, dihadapkan pada perubahan regulasi yang sangat dinamis dan sangat cepat. Sehingga pada awal tahun, perubahan kebijakan keuangan dari pemerintah pusat harus diakomodir oleh daerah dalam rangka sinkronisasi kebijakan dalam menghadapi pandemic covid-19.
“Sebagaimana yang tertuang dalam dokumen KUPA perubahan PPAS tahun 2021, proyeksi pendapatan daerah disepakati sebesar Rp. 921,285 milyar yang sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp. 910,828 milyar. Adapun kenaikan pendapatan tersebut berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), yang artinya ditengah kondisi pandemi covid-19, kita masih dapat mengandalkan PAD untuk pembiayaan pembangunan, untuk belanja, disepakati angka Rp. 991,648 milyar yang semula di angka Rp. 958,828 milyar, defisit sebesar Rp. 70,362 milyar ditutupi oleh pos pembiayaan yang berasal dari sisa lebih pembiayaan anggaran,” pungkas Wahdi.
